Detik-detik Masa Bakti Presiden, Iyel Zaenal : Haruskah Politik Berdiri Di Atas Penderitaan Rakyat ?


Ketua DPD KWRI Kalbar, Iyel Zainal (Rinto/Borneotribun)

Borneotribun Bengkayang, Kalbar -Gonjangganjing dari bayang-bayang politik halalkan segala cara, dikala perlu suara rakyat, sembah sujud pun terjadi untuk melunakkan hati rakyat meminta dipilih, setelah terpilih lupa daratan. Bukan hanya itu, berbagai strategi pun dilakukan walau penuh resiko.

Pada tahun 2024 masa bhakti Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan DPR akan berakhir. Masa bakti tersebut juga menjadi akhir dari nasib tenaga honorer sehingga kemudian pudarnya harga jual kelapa sawit (TBS), benarkah demikian.?

Dan politik apa lagi yang akan digunakan agar dapat mengais suara.? 

Di sela-sela ngopi bareng sejumlah jurnalis, muncul obrolan alot yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi Wartawan Rangking Indonesia Kalimantan Barat (Ketua DPD KWRI) Kalbar, Iyel Zainal yang mengatakan mengapa tenaga honor harus dihapuskan di tahun 2023 dan bagaimana melihat harga kelapa sawit anjlok disaat Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum ?.

Iyel Zaenal mengatakan bukan maksud  men_justice Pemerintah, menurut pendapat saya mudah-mudahan salah, ini politik disaat tenaga honor dan kontrak tidak lagi dijadikan sarana pendukung suara ya di hapuskan dan harga sawit (TBS) Rp.3.700/kg menjadi Rp.800/kg.

"Mengapa timing-nya di ambang detik-detik masa bhakti Presiden akan berakhir?," Tanya Iyel.
 
Sembari menikmati Kopi panas, Iyel Zainal kembali menjelaskan sepertinya ini kurang perhatian sebab penghapusan tenaga honor atau kontrak harus di kaji, secara kemanusiaan dampaknya memicu kejahatan dengan tingginya angka pengangguran. Bukan hanya itu, bagaimana pengabdian mereka sudah bertahun-tahun,?.

Anjloknya harga TBS jelas menyulitkan petani dan membunuh bangsa sendiri, dengan dua faktor masalah yang terjadi, saya mau bertanya, apakah salah satu konteks Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat,? secara jelas ini menyengsarakan rakyat dan bukan mensejahterakan rakyat.
 
"Mana janji politik untuk membuka lapangan kerja,? Mana janji politik untuk mengurangi pengangguran, boleh tidak saya bilang janji politik itu pembohong!," Ungkapnya.


Penulis : Rinto Andreas
Editor   : R. Hermanto 
Tinggalkan Komentar anda Tentang Berita ini